Pengangkatan PNS Lebih dari 2 Tahun

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda Dudanya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Cacat dan Uang Duka;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

 
Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Berkas usul masuk diterima oleh Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun untuk dikendalikan dan didistribusikan kepada Seksi Pengangkatan;
2. Seksi Pengangkatan memproses berkas usulan meliputi mengendalikan, mengoreksi dan memberikan nomor persetujuan C2;
3. Penetapan Nota Persetujuan C2;
4. Seksi Pengangkatan mengirimkan Nota Persetujuan C2 kepada Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan untuk disampaikan kepada petugas penghubung.

Persyaratan :

1. Surat Pengantar dari Instansi
2. Formulir Nota Persetujuan C2 yang telah diisi;
3. Foto copy sah SK. CPNS;
4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL);
6. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Penguji Kesehatan;
7. DP3 2 tahun terakhir;
8. Ijazah;
9. Surat keterangan alasan keterlambatan pengangkatan PNS