: (+62967) 587726     : kanreg9jpr@gmail.com


Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penilaian Sistem Merit Manajemen dan Kebijakan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah se-Provinsi Papua

Dipost : 11:45:02, 16 Jun 2021
Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penilaian Sistem Merit Manajemen dan Kebijakan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah se-Provinsi Papua

Keterangan Gambar : Kepala BKN memberikan pengarahan

Jayapura – Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghadiri kegiatan sosialisasi bertema Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penilaian Sistem Merit Manajemen dan Kebijakan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah se-Provinsi Papua. Kegiatan yang  diinisiasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini dilaksanakan pada Selasa (15/6/2021) di Hotel Mercure Jayapura.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menjelaskan lebih dalam tentang aturan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan bagaimana pentingnya penilaian sistem merit dalam mengatur tata kelola ASN. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KASN, Agus Pramusinto membuka kegiatan tersebut dan menjelaskan seberapa pentingnya penerapan sistem merit dalam mengatur tata kelola ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Selanjutnya, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menjelaskan sejarah sistem merit di berbagai Negara, seperti Cina. Sistem merit sudah ada sejak Dinasti Han dimana pada zaman tersebut dilakukan pemilihan orang-orang yang terbaik di bidangnya dari setiap suku yang ada. Berangkat dari hal tersebut, Ia juga menekankan bahwa sistem merit pada hakikatnya ialah memilih orang-orang yang terbaik di bidangnya, orang-orang pilihan yang mempunyai kemampuan. “Jika tidak diterapkan sistem merit, maka yang terpilih bisa saja orang yang tidak kompeten”, terang Bima. Ia turut mendorong para ASN Papua agar bersemangat dalam membangun Papua lewat birokrasi yang maju.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Komisioner Bidang Pengawasan Pengisian JPT Wilayah 2, Agustinus Fatem yang menjelaskan beberapa aturan pengisian JPT. Fatem menekankan kepada para pejabat pimpinan tinggi yang terpilih bahwa secara aturan tidak diperbolehkan adanya rotasi pada enam bulan setelah kepala daerah terpilih, terkecuali jika mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. tif